Penyalahgunaan Kewenangan

Buruknya disiplin Anak Buah M Idris Walikota Depok

plat-merah
Kendaraan Dinas yang disalah gunakan

Buruknya kedisiplinan birokrat Kota Depok kembali menjadi sorotan. Santer kabar terdengar adanya birokrat Kota Depok menyalahgunakan kewenangan dalam penggunaan kendaraan dinas diluar kepentingan Dinas. Hal ini semakin menunjukkan betapa buruknya kinerja M Idris Walikota Depok dalam menegakkan kedisplinan anak buahnya.

Fungsi kendaraan dinas pada hakikatnya untuk digunakan melayani kebutuhan masyarakat. Disamping itu, sumber dana perawatan kendaraan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Lantas bagaimana dengan mobil dinas yang digunakan untuk kepentingan pribadi berlibur natal dan tahun baru. DepokNet sempat menemukan adanya kendaraan dinas pejabat Pemkot Depok melintas di wilayah Cisarua, kabupaten Bogor, Minggu (1/1)

Kendaraan dinas dengan plat merah bernomor polisi B 9271 UQ ini diyakini sedang menuju arah puncak yang merupakan salah satu tujuan wisata liburan yang disetiap libur natal dan tahun baru selalu dikunjungi masyarakat.

“Walikota Depok harus memberikan sanksi tegas atas kelakuan anak buahnya, sanksi itu nantinya demi meningkatkan kedisplinan, termasuk mengingatkan tanggung jawab sebagai pejabat dalam memanfaatkan aset negara,” papar Kepala Bidang Humas LSM Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) kota Depok, Wawan Setiawan

Wakil Presiden, Jusuf Kalla pernah membuat pernyataan bahwa dirinya melarang pejabat dan pegawai negeri sipil menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan pribadi termasuk mobil dinas untuk mudik lebaran, libur natal dan tahun baru.

Wapres Kalla menyebut, mobil dinas khususnya operasional hanya boleh digunakan untuk kepentingan dinas.

“Kalau mobil operasional tentu tidak boleh dipakai untuk mudik dan liburan, karena mobil dinas kan terbagi dua, mobil operasional dan mobil yang melekat pada jabatannya,” kata Kalla.

 Sanksi disiplin atas tindakan pejabat yang masih menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Atas pelanggarannya, sanksinya dari teguran secara lisan hingga tertulis. Aturan itu semestinya sudah melekat ke sikap disiplin pegawai tanpa perlu dibuatkan surat edaran lagi dari kepala daerah.
Semoga walikota Kota Depok, M Idris tidak berpangkutangan masalah ini. Karena ini menunjukkan ketidakmampuan dalam mengelola pemerintahan.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s