Disdukcapil · Pelayanan Birokrasi

Pungli Merajalela di Disdukcapil Kota Depok

disdukcapil1

Pergantian era kepemimpinan tidak kunjung membuat pelayanan di Kota Depok menjadi lebih baik. Walikota Depok M Idris dinilai tidak mampu menciptakan perubahan atas pelayanan yang ada. Bahkan hanya karena hal sepele seperti jatuh sakitnya seorang kepala dinas , pelayanan menjadi berantakan dan masyarakat dirugikan.

Layanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Akta Catatan Sipil di Kota Depok sejak sepekan ini dan dalam beberapa hari ke depan, dipastikan akan terhambat. Penyebabnya, Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kota Depok, Misbahul Munir jatuh sakit dalam beberapa hari terakhir dan kini dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga, Depok, sejak Sabtu (14/5/2016).

Padahal untuk pembuatan atau perubahan KK dan Akta Catatan Sipil bagi warga Depok, diperlukan tanda tangan langsung dari Misbahul Munir selaku Kadisdukcapil Depok, agar KK dan akta catatan sipil bisa diterbitkan.

Dirawatnya Munir di rumah sakit diungkapkan Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad, Minggu (15/5/2016). “Mari bantu doa untuk Bapak Kadisdukcapil Depok yang sakit dan dirawat di rumah sakit, agar cepat sehat dan beraktifitas melayani warga Depok kembali,” kata Idris.

Kepastian hambatan berupa keterlambatan pembuatan KK dan Akta Catatan Sipil karena sakitnya Munir, diakui sendiri oleh Munir melalui keterangannya di jejaring sosial yang diterima wartawan Kupas Merdeka, Minggu 15/5
“Sehubungan saya sedang mengalami gangguan kesehatan dan dirawat di rumah sakit, pelayanan administrasi kependudukan khususnya pembuatan Kartu Keluarga dan seluruh Akta Catatan Sipil akan mengalami keterlambatan,” kata Munir.

Karenanya ia memohon maaf atas keterlambatan ini. “Saya mohon maaf atas keterlambatan ini dan mohon doa untuk kesembuhan saya, agar bisa kembali melayani warga Depok,” katanya.

Sebelumnya, Badri, warga Kelurahan Tugu dengan lurah Drajat Karyoto dan Hendri Mahawan sebagai camat setempat, mengeluhkan lamanya waktu pengurusan perubahan KK milik mertuanya.

“Saya mengurus KK mertua saya atas nama kepala keluarga Suwito warga Komplek Timah, ke Kelurahan Tugu, beberapa hari lalu. Saya disuruh bayar Rp 100 Ribu dan sudah saya bayar. Tapi sampai sekarang KK nya belum juga jadi,” kata Badri, kepada kupasmerdeka.com, Jumat (13/5/2016). Saat KM coba menelusuri di kelurahan Tugu, ada paket layanan “paket BerUang”, dimana ada uang layanan cepat selesai.

Padahal kata dia, pengurusan hanya berupa perubahan jumlah anggota dan nama keluarga dalam KK mertuanya itu.
“Anak saya usia 5 tahun hendak dimasukkan ke dalam KK mertua saya. Sebab dia tinggal sama mertua dan akan masuk TK,” kata Badri.

Menurutnya KK dengan nama anggota keluarga baru yakni anaknya di KK itu, sangat diperlukan dalam waktu dekat ini untuk keperluan sekolah anaknya.

“Saya sudah bayar uang muka untuk sekolahnya, namun perlu KK untuk benar-benar masuk dan diterima di sekolah TK nya, pekan ini,” kata Badri.

Karenanya ia mencoba mendatangi pihak kelurahan dua hari lalu. “Kata pihak kelurahan butuh dua minggu lagi jadinya. Sebab KK yang berubah akan dicetak di Disdukcapil, dan pihak kelurahan hanya bisa menunggu,” kata Badri.

Jika pekan ini KK belum jadi juga, kata Badri, maka anaknya batal sekolah TK. “Kalau anak saya tidak bisa sekolah karena KK belum jadi, maka saya rugi. Karena, uang muka yang sudah saya setor, akan dianggap hangus,” katanya.

Karenanya ia mengeluhkan lamanya pembuatan KK di Depok ini yang diperkirakan akan jadi 2 minggu lagi. “Katanya ada program One Day One Hour service, tapi ini kok sampai tiga minggu, baru dijanjikan jadi? Ini namanya janji Pemkot Depok bohong besar,” katanya.

Badri menuturkan saat mendatangi kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok, sempat bertemu banyak warga lain yang mengeluhkan lamanya pembuatan layanan administrasi kependudukan di sana. Mulai dari KK, Akta lahir dan lainnya.

Menurut Badri dirinya juga sempat menanyakan kenapa dirinya diminta bayar Rp 100 Ribu untuk pengurusan KK tersebut.

“Saya tanya apa itu pungli. Jawaban pihak kelurahan untuk perubahan KK memang butuh biaya Rp 100 Ribu dan itu resmi. Saya gak tahu benar atau tidak, makanya saya bayar saja dan berharap KK mertua saya segera jadi untuk keperluan sekolah anak saya,” katanya.

Sebelumnya, Februari lalu, Pemkot Depok sudah melaunching program One Day and One Hour Service di setiap kelurahan dan kecamatan di Depok dalam pengurusan semua layanan administrasi termasuk administrasi kependudukan.

Namun sejalan dengan itu, beberapa kali program ini terkendala diantaranya pungli di Kelurahan Pancoran Mas, kelurahan Tugu dan Kelurahan Jatijajar.

Beberapa waktu lalu, Wakil Wali Kota pada saat itu Pradi Supriatna sempat geram kepada para petugas PNS di kelurahan karena masih menggunakan paradigma lama dalam melayani warga.

“Mereka tidak mau mempermudah warga dalam melayani keperluan warga. Mereka tetap mempersulit dengan birokrasi panjang. Ini harus dirubah demi masyarakat,” katanya waktu itu.

Bahkan ia mengancam akan memutasi dan memecat pegawai kelurahan yang tidak mempermudah warga dalam mendapatkan layanan administrasi. Dan kini kendala lain terjadi selain pungli dan paradigma birokrat di Depok yang memakai sistem lama, yakni sakitnya Kadisdukcapil Depok, Misbahul Munir.

Advertisements